Opini

Peran Strategis Forum PRB-API

Dalam Mengembangkan Budaya Keselamatan dan Ketangguhan Masyarakat Menuju Jakarta Baru

Administrator | Sabtu, 27 Juni 2015 - 01:57:29 WIB | dibaca: 960 pembaca

Oleh : Anton Agus Haryanta (Ketua Umum Forum PRB-API Provinsi DKI Jakarta)  

Provinsi DKI Jakarta - Merupakan Ibu Kota Republik Indonesia. Di satu sisi memiliki sumberdaya yang luar biasa sebagai megapolitan, disisi lain juga mempunyai permasalahan kebencanaan yang komplek. Dengan luas 661,52 km2, 40% atau 24.000 hektar merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. DKI Jakarta juga merupakan pertemuan sungai dari bagian Selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi. Terdapat 13 sungai yang melewati dan bermuara ke Teluk Jakarta. Secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerentanan yang tinggi terhadap banjir
.

Selain
ancaman bencana banjir, DKI Jakarta juga memiliki ancaman bencana lain berupa cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor maupun ancaman bencana non alam dan sosial seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman.

Risiko bencana di DKI Jakarta dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada. Curah hujan tinggi dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana. Penurunan permukaan tanah yang diakibatkan oleh eksploitasi air yang berlebihan dan pembangunan infrastruktur semakin meningkatkan ancaman banjir dan meningkatkan kerentanan wilayah maupun komunitas DKI Jakarta
.

Dampak perubahan iklim yang saat ini ada, secara signifikan mempengaruhi tingkat risiko bencana. Karena selain mempengaruhi variabel ancaman bencana, khususnya hidro-meteorologis dan biologis, juga mempengaruhi kerentanan dan kapasitas yang ada. Hasil kajian Economy and Environment Program For Southeast Asia (EEPSEA) menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dari 530 kota di 7 negara; Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia dan Filipina, Indonesia merupakan negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi ini perlu disikapi secara sinergis dalam pemanfaatan ruang, lingkungan yang menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai landasan berpikir
.

Pembelajaran gempa bumi di Nepal

Semua pihak mesti tanggap dan mau belajar dari setiap musibah/bencana yang terjadi disekitar kita maupun di belahan bumi lainnya. Gempa bumi berkekuatan 7,9 SR di Nepal pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015 dengan pusat gempa di darat pada kedalaman 15 kilometer telah menghancurkan beberapa wilayah dan lebih dari 7.200 orang meninggal dunia. Sementara di dalam negeri juga terjadi gempa bumi berkekuatan 5,7 SR pada 25 April 2015 pukul 23.41 WIB, dengan pusat gempa berada di 88 kilometer barat laut Pulau Morotai Maluku Utara. Dari kedua kejadian gempa bumi tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi para pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan sinergitas, kesiap siagaan dan mengembangkan budaya keselamatan serta ketangguhan menghadapi berbagai ancaman bencana.

Membumikan Sendai Frameworks untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 telah diadopsi pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 untuk PRB, yang dilaksanakan pada tanggal 14-18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang, yang merepresentasikan kesempatan yang unik bagi seluruh Negara.

Dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh melalui penerapan Kerangka Aksi Hyogo, dan dalam upaya mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, ada kebutuhan untuk difokuskan aksi lima sector oleh Negara pada tingkatan local, nasional, regional dan global dalam 4 (empat) area prioritas aksi sebagai berikut : (1) memahami risiko bencana; (2) memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana; (3) investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan; (4) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.


Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

"Integrasi bencana, pembangunan dan perubahan iklim adalah sebuah pendekatan pembangunan sosial dan pengelolaan resiko bencana terintegrasi yang bertujuan menghadapi resiko bencana yang selalu berubah, mengembangkan kemampuan beradaptasi, menanggulangi kemiskinan, paparan kerentanan beserta penyebab strukturalnya masing-masing, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dari sisi lingkungan dalam iklim yang senantiasa berubah (CSDRM, 2010)”

“Dibalik manfaat secara substansi, manfaat dari sinergitas kedua isu (PRB-API) adalah penggunaan anggaran, sumberdaya manusia yang lebih efisien. Pendekatan PRB-API dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektifitas. Bagi kedua komunitas PRB-API, adanya sinergi PRB-API akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong dialog, pertukaran informasi dan bekerja sama dengan ahli serta praktisi, institusi penanggung jawab, pembuat kebijakan yang peduli terhadap kebencanaan yang diakibatkan oleh factor iklim, Ari Muchamad – Penilik Thamrin School”.

“Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) merupakan upaya menyatukan keduanya sebagai satu kesatuan yang utuh. Disadari, dalam kontek praktik, upaya API – PRB tidak dapat dipisahkan. Perbedaan muncul lebih dikarenakan isu atau disiplin keilmuan yang membidangi keduanya. Selanjutnya menurunkan perbedaan-perbedaan dalam pendekatan untuk melihat pokok persoalan yang ada.

Pada tujuan akhir, keduanya kembali menjadi satu kesatuan yang utuh; menempatkan perlindungan dan keselamatan sebagai sasaran akhir. PRB maupun API menempatkan manusia mampu mengurangi risiko yang diakibatkan oleh ancaman bencana maupun dampak buruk perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim merupakan upaya mengurangi kerentanan atas bahaya sekaligus meningkatkan kapasitas pada seluruh komponen dari aset penghidupan (sunstainable livelihood/ penthagon asset); human, social, physic, nature and finance. Dari sisi kapasitas, pada tiga komponen utama; preparedness (kesiapsiagaan), partisipasi (participatory) maupun kebijakan (policy), termasuk kelembagaan yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana yang meningkat akibat perubahan iklim.

Sementara  dalam kontek adaptasi perubahan iklim, PRB merupakan strategi atau pendekatan dalam adaptasi. Keduanya memilki hubungan signifikan. Hal yang penting untuk dilakukan adalah saling menguatkan pendekatan-pendekatan yang telah berkembang. Salah satunya adalah kajian kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang menggunakan prediksi ke depan (30 – 60 ke depan) sebagai basis analisis tingkat kerentanan sebuah komunitas atau kawasan. Penggunaan data-data iklim dalam rentang waktu panjang secara konstan (20 – 30 tahun ke belakang sampai saat ini) untuk menarik prediksi iklim ke depan merupakan hal penting untuk dipertimbangkan dalam kajian risiko bencana. Sehingga hasil kajian berupa tingkat risiko bencana dapat menggambarkan hasil jangka panjang.” Ina Nisrina Haz – 2015.


Peran Strategis Forum PRB-API DKI Jakarta

Forum PRB-API Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi strategis untuk memainkan peran optimalisasi sumberdaya dari tiga pilar pembangunan, yaitu dari unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Para Pemangku Kepentingan juga diharapkan sigap/tangkas untuk memahami, merancang dan mengharmonisasi dokumen-dokumen perencanaan maupun kebijakan yang diperlukan untuk percepatan aksi-aksi konkrit yang terintegrasi. Tidak bisa dihindari ada banyaknya nomen klatur perencanaan dalam rangka mengelola mekanisme penanggulangan bencana, diantaranya : (1) RPB - Rencana Penanggulangan Bencana, (2) RPKB - Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, (3) Renkon - Rencana Kontinjensi, (4) Rencana Operasi, dll, dimana itu semua memerlukan kebijakan yang terintegrasi untuk melakukan harmonisasi dengan SKPD terkait maupun pemangku kepentingan lainnya.

BPBD Provinsi DKI Jakarta, sangat mendukung program priortas yang dikembangkan forum, dimana hal tersebut merupakan upaya untuk
“Filling The Gap and Fix The System” : (1) menjadikan PRB-API sebagai prioritas program daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, (2) mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan dampak perubahan iklim untuk mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang lebih efektif dan efisien, (3) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif dan efisien, (4) memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan teknologi untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan masyarakat, (5) mengurangi faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya atau meningkatnya risiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Inisiatif Konkrit BPBD Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Mercy Corps Indonesia

Pada awal tahun 2015, BPBD Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menginisiasi terbitnya beberapa regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur terkait dengan tata kelola penanggulangan bencana. Regulasi tersebut diantaranya meliputi : (1) Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2015, tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2015, tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 – 2019; (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015, tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana; (4) Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015, tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015.

Dalam rangka menindak lanjuti implementasi aksi-aksi pengurangan risiko bencana, khususnya terkait dengan bidang kesiapsiagaan dan pencegahan, BPBD Provinsi DKI Jakarta akan mendorong terbitnya beberapa kebijakan public, melalui pembentukan 3 (tiga) Tim Kerja untuk menghasilkan rekomendasi substansi diantaranya adalah regulasi : (1) peraturan gubernur tentang standarisasi rambu-rambu jalur evakuasi, (2) panduan bersama kompetensi relawan penanggulangan bencana, dan (3) peran serta lembaga usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Untuk itu Mercy Corps Indonesia menyambut baik dan merasa perlu secara konkrit mendukung BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam upaya sinkronisasi, optimalisasi dan pengembangan kerangka kerja dalam rangka pengurangan risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta. Mercy Corps Indonesia akan mensinergikan dengan agenda exit strategi Program Inisiatif Ketahanan Bencana bagi Masyarakat Rentan (Disaster Resilience Initiative for Vulnerable Communities/DRIVE-C).
DRIVE-C adalah program yang dilaksanakan Mercy Corps Indonesia dengan tujuan meningkatkan ketahanan masyarakat perkotaan dan sekitarnya yang rentan terhadap risiko bencana melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah, dan sector swasta. Program ini dilaksanakan di Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2013 hingga Juni tahun 2015.  

Inisiatif Konkrit BPBD Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Oxfam Indonesia

Kompleksnya ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta perlu disikapi secara sinergis dengan kebijakan pembangunan daerah dan aksi-aksi konkrit yang terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dari para pemangku kepentingan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi penyintas secara efektif dan efisiens pada fase tanggap darurat bencana.

Demikian pula dengan adanya infrastruktur pasar yang lebih mapan dengan mekanisme rantai pasokan (supply chain) yang relative lebih ajeg hampir di dalam setiap keadaan, dunia kebencanaan mestinya lebih dapat memanfaatkan kesiapan pasar untuk penyediaan barang bantuan kemanusiaan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih memberdayakan. Dalam kerangka berpikir seperti inilah, BPBD Provinsi DKI Jakarta bersama partner kerjanya yang tergabung dalam Forum PRB-API Provinsi DKI Jakarta, yang beranggotakan berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah termasuk pihak swasta -yang memiliki keunggulan teknologi dan pasar- berusaha mencari formula dan melakukan uji coba-uji coba demi perbaikan dimaksud. Kerjasama ini bersifat multipihak yang juga melibatkan penyintas bencana yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha mikro dan kecil (UMKM) sehingga membentuk kerjasama yang utuh antara sector public, swasta, dan masyarakat (Public private people partnership=P4).

Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan. Pelaksanaan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dilakukan secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel.

Untuk itu
perlu diprakarsai pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teknologi uang elektronik (e-money) kepada korban bencana yang telah terdata secara akurat. Disamping itu juga perlu didorong upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menjadikan pedagang kecil (UMKM) di wilayah terdampak sebagai pelaku utama dalam rantai pasokan (supply chain) pemberian bantuan dasar bagi penyintas. Pemberian bantuan kebutuhan dasar tanggap darurat disesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB No 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Rekomendasi Forum PRB-API DKI Jakarta

Untuk mengoptimalkan peran strategis dalam menumbuh-kembangkan budaya keselamatan dan ketangguhan masyarakat menuju Jakarta Baru, Forum PRB-API Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi 3 (tiga) langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Peran koordinasi dan fasilitasi BPBD harus diperkuat sehingga memilki kemampuan merangkul dan memfasilitasi kerja-kerja sinergis seluruh aparat terkait PRB-API;

2.   Pengembangan kapasitas SDM pegiatan kebencanaan (kemanusiaan) tidak bisa lagi di lakukan secara sendiri-sendiri akantetapi harus secara bersama-sama;

3.   Ikhtiar untuk mengembangkan green inspector, green police, green prosecutor, dan green judges menjadi sebuah keharusan
     dalam melindungi sumberdaya alam dan lingkungan kita;


Forum PRB-API Provinsi DKI Jakarta merupakan prakarsa multipihak untuk mendorong pemikiran kritis dan progresif tentang tatakelola pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Forum beranggotakan 3 (tiga) pilar dari kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat yang terintegrasi dalam memfasilitasi berbagai kegiatan untuk menjaga agar optimalisasi dan sinergitas berlangsung terbuka, ilmiah dan memberikan pencerahan strategis yang objektif.

Untuk menjalankan visi-missinya Forum mengusung kumpulan tata nilai yang kami namakan “PRIMA”, meliputi Partnership, Respect, Inclusion, Mature, Adaptif.
PRIMA adalah tata nilai yang kami internalisasikan kepada para pemangku kepentingan untuk mewujud nyatakan visi-misi forum. Prima berarti tangguh dalam situasi dan kondisi apapun. (*)

 










Komentar Via Website : 4
pengobatan darah tinggi herbal
04 Februari 2016 - 11:23:39 WIB
KASUSAH, KANYERI MOAL DI RASA KU BATUR
http://goo.gl/rjF6AX
Obat Varikokel
20 Juni 2016 - 09:02:49 WIB
mohon kunjungannya http://goo.gl/yMqVgf, Wow Ini baru informasi yang sangat menarik, sungguh beruntung ada disini http://acemaxscare.com/obat-varikokel-tradisional/ | http://obatjerawat.kesehatan31.com/
Water Treatment Service
13 Juni 2017 - 18:08:45 WIB
Caranya bergabung di forum PRB API DKI Jakarta bagaimana ya? Soalnya saya termasuk salah satu orang yang suka bergabung di kegiatan kerelawanan.

Regard's

https://goo.gl/Qq g2cs - Water Treatment Service
Water Treatment Service
13 Juni 2017 - 18:10:07 WIB
Caranya bergabung di forum PRB API DKI Jakarta bagaimana ya? Soalnya saya termasuk salah satu orang yang suka bergabung di kegiatan kerelawanan.

Regard's

https://goo.gl/Qq g2cs - Water Treatment Service
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)