Statuta

Administrator | Jumat, 19 Juni 2015 - 18:07:26 WIB | dibaca: 1202 pembaca

 STATUTA 
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
PROVINSI DKI JAKARTA  

LATAR BELAKANG 

 Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus ibukota negara Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta mempunyai kekhususan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi sehingga kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta berbentuk adminitratif.

 Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan kebencanaan yang komplek. Dengan luas 661,52 km2, 40% atau 24.000 hektar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. Provinsi DKI Jakarta juga merupakan pertemuan sungai dari bagian Selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi. Terdapat 13 sungai yang melewati dan bermuara ke Teluk Jakarta. Secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerentanan yang tinggi terhadap banjir.

Beberapa wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada musim penghujan menjadi wilayah banjir. Dari catatan sejarah kejadian banjir, banjir besar pernah terjadi pada tahun 1621, 1654 dan 1918. Banjir besar juga terjadi pada tahun 1976, 1996, 2002, 2007, 2013 dan terakhir pada bulan Januari 2014. Banjir tahun 1996 menggenangi hampir seluruh penjuru kota. Kejadian ini menjadi tragedi nasional dan mendapat perhatian dunia. Sedangkan banjir tahun 2007 dengan cakupan wilayah genangan lebih luas. Berulangnya kejadian banjir per lima tahun menyebabkan banyak kalangan mempercayai sebagai siklus lima tahunan. Kerusakan dan kerugian terhadap aset terkena banjir yang melanda Provinsi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) tahun 2007, baik milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat diperkirakan senilai Rp. 5,16 trilyun[1]

Selain banjir, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki ancaman yang berpotensi bencana seperti cuaca ekstrim, gelombang pasang/banjir rob, abrasi, gempa bumi maupun ancaman bencana non alam dan sosial seperti konflik sosial, teroris, kegagalan teknologi, epidemi penyakit serta kebakaran gedung dan pemukiman. Risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman bencana, tetapi juga karena kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada.  Curah hujan tinggi dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana. Penurunan permukaan tanah yang diakibatkan oleh eksploitasi air yang berlebihan dan pembangunan infrastruktur semakin meningkatkan ancaman banjir dan meningkatkan kerentanan wilayah maupun komunitas Provinsi DKI Jakarta.

Kota Jakarta berada dalam daerah kota delta (delta city) sehingga pengaruh utama tantangan dan kendala daerah delta melalui pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang.

Sebagaimana kota-kota besar lain di dunia, Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan global, khususnya pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) yang membutuhkan aksi baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan dalam penataan ruang. Dampak perubahan iklim yang saat ini ada, secara signifikan mempengaruhi tingkat risiko. Karena selain mempengaruhi variabel ancaman bencana, khususnya hidrometeorologis dan biologis, juga mempengaruhi kerentanan dan kapasitas yang ada.

Hasil kajian Economy and Environment Program For Southeast Asia (EEPSEA) menyebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dari 530 kota di 7 negara: Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia dan Filipina, Indonesia merupakan Negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi ini perlu disikapi secara sinergis dalam pemanfaatan ruang, lingkungan yang menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai landasan berpikir.

Kompleksnya penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia, megapolitan maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, membutuhkan peran serta semua pihak untuk mengurangi risiko bencana yang ada.

Undang Undang No 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana mengamanatkan adanya paradigma baru dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Salah satunya adalah menekankan bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua orang, setiap warga negara, dimana kewajiban masyarakat adalah berpartisipasi aktif untuk mengurangi risikonya bersama-sama dengan pemerintah dan dunia usaha.

Pada kenyataannya sudah cukup banyak pelaku penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta, baik dari kalangan pemerintahan, sektor swasta maupun masyarakat yang telah melakukan kerja-kerja kongkrit Penanggulangan Bencana. Upaya tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan agar tercapai hasil optimal yang mengarah pada berkurangnya risiko bencana yang ada.  Agar upaya-upaya yang telah ada semakin optimal, dibutuhkan sebuah forum yang mampu mewadahi dan menjembatani komunikasi, koordinasi maupun saling berbagi informasi, data dan pembelajaran dalam perspektif pengurangan risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, forum para pelaku Pengurangan Risiko Bencana (selanjutnya disebut PRB) dapat menjadi kekuatan untuk mendorong upaya pengarusutamaan PRB di Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan maupun mendorong perubahan prilaku seluruh warga Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Serta mampu mengurangi ancaman dan kerentanan yang ada maupun meningkatkan kapasitas baik pemerintahan maupun masyarakat secara luas. 

Forum PRB Provinsi DKI Jakarta merupakan forum yang dibentuk atas kesadaran kritis serta tanggung jawab bersama, pada akhirnya akan menjadi motor penggerak atas kepentingan bersama untuk mengurangi risiko bencana. Hal tersebut menempatkan PRB sebagai bagian dari keharusan untuk mewujudkan kesejahateraan.  Sebagai wadah bersama, Forum PRB Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan melalui proses konsultatif dan partisipatif yang selaras dengan pelaksanaan kerangka kerja PRB sebagaimana ditetapkan kebijakan nasional.  Berdasarkan keyakinan tersebut, Forum PRB Provinsi DKI Jakarta akan berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengarusutamaan PRB bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tangguh menghadapi bencana.

BAB I 
ORGANISASI 

Pasal 1 
Identitas Organisasi : Nama, Waktu dan Tempat

 

1.        Forum ini bernama Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) – Provinsi DKI Jakarta.

2.        Forum PRB Provinsi DKI Jakarta secara formal didirikan untuk menjadi Platform PRB Provinsi.

3.        Forum PRB Provinsi DKI Jakarta ini merupakan forum koordinasi dan komunikasi antar para pihak pelaku penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta.

4.        Forum PRB Provinsi DKI Jakarta ini dibentuk atas prakarsa para pihak dari tiga pilar dan mitra Forum PRB Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta.

 

Usul : forum ini bernama forum pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim Provinsi DKI Jakarta.

Alasan : selain trend yang berkembang saat ini menyatuan kedua dua issue ini ditingkat internasional, di Indonesia sendiri spirit pengintegrasian atau konvergensi telah diinisiasi oleh BNPB, KLH, BMKG, KKP dll dan berproses dalam kerangka mendorong sinergitas baik di level kebijakan maupun operasinal. Penggunaan adaptasi perubahan iklim pada tataran daerah juga akan memperluas gerakan yang dibangun dengan prinsip tiga pilar tersebut. Secara otomatis, organ-organ yang bergerak di issue lingkungan akan menjadi bagian dari gerakan PRB – API.

Penamaan forum PRB tidak lah baku harus dengan nama FORUM PRB, tapi sesuai dengan kesepakatan forum yang akan menjadi bagian dari forum itu sendiri. Sehingga bisa jadi nama forum API – PRB atau nama lain sangat memungkinkan.

 

Pasal 2 
Waktu dan Kedudukan Organisasi

 

1.        Forum PRB Provinsi DKI Jakarta secara formal dideklarasikan di Jakarta pada tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas (08-Mei-2014).

2.        Pada waktu didirikan Forum PRB DKI Jakarta menjadi bagian dari Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PLANAS PRB) Indonesia.

 

Pasal 3 
Visi

“Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat DKI Jakarta Dalam Menghadapi Bencana

 

(Sesuai dengan statement Visi di Dokumen RPB DKI Jakarta)

Sekalipun selaras atau sama dengan visi dan misi dokument RPB, namun secara maknawi salah karena bertentangan dengan prinsip PRB itu sendiri. Untuk itu, akan lebih baik tidak mengikuti hal yang salah. Bisa jadi, Dok. RPB yang belum di pergub-kan dapat direvisi.

Jika mau tetap menyadur dari PRB, kata yang lebih pas adalah :

“Terwujudnya ketangguhan masyarakat DKI Jakarta dalam Mengurangi Risiko Bencana”.

Kalau dikaitkan denganperubahan iklim :

“Terwujudnya ketangguhan masyarakat DKI Jakarta dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana”.

  

Pasal 4   
Misi

 

1.        Membangun komunikasi dan koordinasi yang strategis, taktis dan ideologis antar pemangku kepentingan terkait upaya-upaya mengarus-utamakan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB ke dalam pembangunan.

2.        Mendorong terwujudnya lingkungan yang mendukung pengembangan budaya pencegahan melalui upaya-upaya advokasi dan peningkatan kapasitas para pelaku Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB.  

 

Mendorong terwujudnya lingkungan yang mendukung pengembangan budaya adaptif dan pengurangan risiko bencana melalui upaya-upaya kampanye, advokasi dan peningkatan kapasitas para pelaku/pemangku kepentingan.

 

3.        Mendorong pengembangan kajian-kajian yang relevan untuk memperkuat perencanaan, kebijakan dan implementasi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB.

4.        Mendorong penggunaan berbagai perspektif dan aksi yang bersifat multi sektor dan multi disiplin ilmu.

5.        Membangun jejaring komunikasi yang efektif sebagai wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dan masyarakat.

6.        Membangun kerjasama efektif multi-pihak dan lintas bidang/sektor dalam proses-proses pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota megapolitan yang berketahanan.

7.        Memfasilitasi mobilisasi sumber daya dan kapasitas pemangku kepentingan lokal, lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional yang relevan.

 

Pasal 5 
Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

 

1.        Tujuan Umum

a.        Mengembangkan jejaring kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan dalam kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB di Provinsi DKI Jakarta.

b.        Mengarusutamakan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB secara partisipatif dalam perencanaan, kebijakan, dan program-program pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

c.         Mensinergikan kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB yang dilakukan oleh para pihak dan pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta.

d.        Melembagakan dan mengarusutamakan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB dalam mekanisme perencanaan, dan kebijakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

 

Para pihak sudah terwakili dengan pemangku kepentingan.

Pada poin d; kata melembagakan memiliki makna membuat lembaga. Yang lebih tepat adalah pelembagaan dengan makna yang hampir sama dengan mengarusutamakan dengan ketegasan yang lebih tegas.

Mengarusutamakan (mainstreaming) sudah cukup menjadi salah satu tujuan.

 

2.        Tujuan Khusus

a.        Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak dan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya-upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB yang sinergis dan terintegrasi dengan mandat, tugas dan fungsi masing-masing.

b.        Membangun jejaring kemitraan antar para pihak dan pemangku kepentingan baik di tingkat akar rumput sampai tingkat global untuk mendukung upaya-upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, dan terpadu.

c.         Meningkatkan partisipasi aktif para pihak dan pemangku kepentingan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB di Provinsi DKI Jakarta baik dari unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

d.        Mewujudkan lingkungan yang mendukung para pihak dan pemangku kepentingan untuk saling bertukar informasi, data, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek-praktek terbaik dalam mengarusutamakan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB ke dalam pembangunan yang berkelanjutan.

 

Pasal 6 
Sifat

 

Forum PRB Provinsi DKI Jakarta bersifat nirlaba, independen, profesional, menghargai potensi dan budaya lokal serta terbuka kesempatan untuk membangun kerja sama dengan para pihak dan pemangku kepentingan sesuai dengan maksud dan visi, misi dan tujuan forum.

 

Pasal 7 
Peran dan Fungsi

 

1.        Sebagai wadah konsultasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta.

2.        Sebagai wadah untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi para pihak serta pemangku kepentingan untuk pembentukan dan pengembangan sistem Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

3.        Sebagai wadah untuk memobilisasir sumber daya dan kapasitas pemangku kepentingan lokal, lembaga nasional dan internasional untuk mendukung Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB di Provinsi DKI Jakarta.

4.        Sebagai fasilitator integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program daerah di berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional.

5.        Sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. (point ini sama dengan point 4 secara substansi)

6.     Sebagai wadah untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas para pihak dan pemangku kepentingan untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB berbasis komunitas

7.        Sebagai wadah para pihak dan pemangku kepentingan untuk melakukan fungsi monitoring dan evalauasi kegiatan-kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB di Provinsi DKI Jakarta.

8.        Sebagai wadah advokasi dan rekomendasi terhadap proses-proses Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh para pihak dan pemangku kepentingan. (rekomendasi adalah bagian dari proses advokasi)

 

Pasal 8 
Bentuk

 

1.        Forum PRB Provinsi DKI Jakarta adalah organisasi mandiri dan otonom yang memiliki flexibilitas untuk bekerjasama dengan para pihak dan pemangku kepentingan PRB guna mencapai tujuan bersama selaras dengan prinsip yang disepakati forum.

2.        Forum memiliki kerangka konseptual PRB yang berkontribusi untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana pada masyarakat melalui keterlibatan dalam upaya-upaya PRB.

3.        Forum PRB Provinsi DKI Jakarta adalah wadah bersama dari berbagai elemen pemangku kepentingan yang ingin berkonstribusi dalam mendukung upaya-upaya PRB.

Pasal ini tidak terlihat urgensinya. Apalagi sudah diwakili melalui sifat forum yang nirlaba, independen dll.

 

Pasal 9 
Prinsip – Prinsip

 

Forum PRB DKI Jakarta menerapkan prinsip-prinsip universal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut :

 

1.        Cepat dan tepat; 

2.        Prioritas;

3.        Koordinasi dan keterpaduan;

4.        Berdaya guna dan berhasil guna;

5.        Transparansi dan akuntabilitas;

6.        Kemitraan;

7.        Pemberdayaan;

8.        Non diskriminatif; dan

9.        Non proletisi

Pasal 10 
Ruang Lingkup Kegiatan

 

1.        Ruang Lingkup Kegiatan

Forum PRB Provinsi DKI Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

a.        Pengurangan risiko bencana

b.        Adaptasi Perubahan Iklim dan

c.         Pembangunan berkelanjutan (sebetulnya secara prinsip saat kita sudah menggunakan PRB, maka secara otomatis sustainable development sudah ada didalamnya. Demikian juga dengan adaptasi perubahan iklim. Kecuali kita akan menegaskan kembali tentang pembangunan berkelanjutan yang secara otomatis akan merujuk ke MDG’s dan Agenda 21)

 

2.        Kegiatan- Kegiatan Forum

a.        Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem Mendorong dan mengembangkan Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana

b.        Mendorong terbangunnya akses data-informasi dan data dasar untuk Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional.

c.         Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana.

d.        Membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas pengurangan risiko bencana yang kontekstual. (ini masuk ke teknis dan bersifat ad hoc sesuai dengan kebutuhan)

e.        Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik.

f.          Mengidentifikasi tren kecenderungan, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana

g.        Meningkatkan kapasitas para pihak dan pemangku kepentingan dalam analisa sistem Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait secara menyeluruh.

h.        Mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berpespektif Adaptasi Perubahan Iklim dan pengurangan risiko bencana